KUMPULAN MAKALAH SMA DAN KULIAH
kumpulan makalah umum dari semua segi pelajaran dapat di akses
Friday 16 September 2016
Thursday 13 June 2013
Wednesday 12 June 2013
Tuesday 11 June 2013
Monday 10 June 2013
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG EKONOMI
KEBIJAKAN PEMERINTAH
DALAM BIDANG EKONOMI
Setiap negara terdiri dari
berbagai macam bidang kehidupan, seperti: sosial, budaya, ekonomi, politik,
pertahanan, dan keamanan. Dalam kehidupannya, suatu negara pasti akan
menghadapi suatu masalah. Oleh karena itu, setiap negara pasti punya kebijakan
masing – masing untuk mengatasi masalah yang bermacam – macam.
Kebijakan pemerintah
adalah seperangkat keputusan yang saling berhubungan, diambil oleh seorang atau
sekelompok aktor politik berkenaan dengan pemilihan tujuan dan sarana
pencapaiannya dalam suatu situasi khusus dimana keputusan-keputusan itu
seharusnya, secara prinsip, berada dalam kekuasaan para aktor politik tersebut.
KEBIJAKAN MONETER DAN
KEBIJAKAN FISKAL
A. Kebijakan Moneter (Monetary Policy)
Kebijakan Moneter
adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat
berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang
beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan
harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.
Pengaturan jumlah uang
yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah
uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :
1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Polic Adalah suatu
kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar
2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policu)
Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policu)
Kebijakan moneter dapat
dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :
1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Operasi pasar terbuka adalah cara
mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga
pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar,
pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah
uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga
pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya
adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau
singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Fasilitas diskonto
adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank
sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga
harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah
menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga
demi membuat uang yang beredar berkurang.
3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan
memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah.
Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk
menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.
4. Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Himbauan moral adalah
kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi
imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi
kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah
uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk
memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.
B. Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)
Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan
kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan
dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk
mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan
pendapatan dan belanja pemerintah.
Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah
yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif
pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka
kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat
meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya
beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.
Kebijakan fiskal terdiri dari Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :
1. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah
kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan
negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan
jika keaadaan ekonomi sedang resesif.
2. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk
membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran
surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai
memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.
3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah
menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran
berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.
Peran pemerintah secara umum :
Dalam menjalankan roda ekonomi, suatu Negara akan sangat tergantung pada
sistem apa yang akan mereka anut,karena hal ini sangat mempengaruhi peran yang
akan dijalankan oleh Negara tersebut.Selain itu ideology juga menjadi faktor
penentu dalam sistem perekonomian disuatu Negara.Hal ini pula yang menjadi
pembeda dalam kegiatan perekonomian yang akan terlihat jelas pada setiap
kebijakan atau keputusan-keputusan dalam proses pengelolaan ekonomi suatu
Negara.
Hal ini pula yang semangkin menjelaskan peran pemerintah/ Negara dalam hal
pemerataan distribusi pendapatan dan sebagai pengawas, yang tujuannya untuk mengawasi
kinerja sistem pasar agar terwujud mekanisme pasar bebas.
Dalam hal pemecahan permasalahan perekonomian ,berdasarkan fakta hakikat
permasalahan ekonomi tergantung pada bagaimana distribusi harta dan jasa yanga
ada dalam masyarakat tersebut, titik berat pemecahan permasalahan ekonomi yakni
bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil.
Subscribe to:
Posts (Atom)